Kenaikan PBB DKI Jakarta 2018 Dianggap Merugikan Kelas Menengah

Kenaikan PBB DKI Jakarta 2018 Dianggap Merugikan Kelas Menengah
Kenaikan PBB DKI Jakarta 2018 Dianggap Merugikan Kelas Menengah

Geraiberita – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji kenaikan pungutan pajak seperti pajak air tanah, pajak parkir gedung, dan yang telah dinaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Rencana kenaikan pajak tersebut tidak terlepas dari target Pemprov DKI yang mengerek pendapatan pajak dari Rp 36,125 triliun menjadi Rp 38,125 triliun pada tahun ini.

Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), Farouk Abdullah Alwyni menilai kenaikan pungutan PBB 2018 perlu dikaji ulang. Dia meminta Pemprov DKI cermat dengan mempertimbangkan dampak jangka menengah dan panjang terhadap masyarakat.

Alasannya, sejak tahun 2014, Jakarta telah mengalami kenaikan tarif PBB yang fantastis, bisa mencapai lebih dari 500 persen, yang kemudian banyak diikuti di daerah-daerah yang lain.

“Pemprov DKI Jakarta beralasan kenaikan itu (PBB 2014) dilakukan karena sebelumnya tidak pernah ada kenaikan PBB. Tapi alasan ini tidak akurat jika mereview pergerakan kenaikan PBB di tahun-tahun sebelumnya,” katanya dalam siaran pers, Sabtu (26/5).

Farouk melihat kenaikan tersebut berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat Jakarta karena alokasi dana yang perlu dikeluarkan meningkat sedemikian rupa. Menurut Farouk, pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah kelas menengah.

“Ketika orang semakin tua, penghasilannya semakin turun, PBB malah semakin mahal dan mencekik. Di sini negara bukannya membawa maslahat bagi masyarakat malah membawa mudharat,” katanya.

Menurutnya, sebelum menaikkan kembali PBB di tahun 2018 ini, Anies harusnya mereview kembali kebijakan kenaikan PBB yang sangat tidak logis di tahun 2014. Namun demikian, dia juga mengapresiasi kebijakan Anies yang mencabut pemberian potongan atau diskon PBB sebesar 50 persen untuk lapangan golf.

Namun dia menyayangkan Anies bukannya mengkoreksi kesalahan kenaikan PBB yang bombastis di tahun 2014 tapi justru menaikkan kembali PBB di tahun 2018. “Kelas menengah perkotaan adalah korban utama dari PBB yang terus meningkat,” tegas Farouk.

Menurutnya, pembebanan PBB berlebihan tidak sesuai dengan semangat reformasi yang ingin melihat kesejahteraan yang lebih baik bagi segenap anggota masyarakat. “Kondisi yang ada sekarang esensinya adalah bukannya membangun lebih banyak kelas menengah, tetapi justru dapat menghancurkan kelas menengah yang baru tumbuh,” katanya.

Dia mengusulkan Anies mereview kembali peningkatan PBB yang terjadi di tahun 2014 dan 2018, agar pada tahun 2019 dapat dilakukan pengurangan mendasar terhadap pembebanan PBB yang ada sekarang ini, khususnya untuk rumah-rumah tinggal. PBB (dan pajak pada umumnya) yang melonjak tinggi pada dasarnya adalah berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, daya beli domestik, dan investasi pada umumnya.

“Kedua, realisasi peningkatkan NJOP tidak kena pajak menjadi Rp 2 miliar di 2018 ini adalah hal yang positif. Tetapi agar kebijakan yang ada menjadi bermanfaat secara lebih menyeluruh, maka nilai tersebut (Rp 2 miliar) perlu menjadi pengurang dari nilai-nilai NJOP yang berada di atas-nya. Bukan seperti sekarang di mana nilai NJOP tidak kena pajak tetap di nilai Rp 15 juta, yang menunjukkan inkonsistensi dengan fakta bahwa NJOP tidak kena pajak sesungguhnya adalah Rp 2 miliar,” katanya.

Selain itu, kata dia, kebijakan pembebasan pajak kepada rumah tinggal utama perlu dipertimbangkan, khususnya bagi para senior citizens (berumur lebih dari 55 tahun) dan/ataupun anggota masyarakat yang tidak berpenghasilan tinggi.

“Petugas UPPD perlu diberikan kapasitas yang lebih baik dan memadai dalam membaca kondisi riel yang dihadapi setiap anggota masyarakat dan melihat kapasitas riel warga dalam membayar PBB. Kemudian, perlu membuat kebijakan-kebijakan yang lebih friendly dan substantive dalam mengakomodasi permohonan pengurangan pajak setiap warga,” katanya.

Menurutnya, sudah saatnya Pemerintah Daerah, baik Pemprov DKI maupun Pemda lainnya mulai berpikir meningkatkan pendapatan bukan dari pajak. BUMD-BUMD yang ada perlu dioptimalkan untuk memberikan pendapatan bagi Pemda.

“Di samping itu potensi-potensi pendapatan non-pajak lainnya yang perlu terus dibangun di antaranya adalah pengembangan objek-objek wisata, pembangunan sinergi dengan UMKM dalam hal penyediaan lahan berusaha, dan sinergi dengan bisnis-bisnis menengah besar dalam pengembangan infrastruktur,” katanya.

“Tidak kalah pentingnya adalah Pemda wajib menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dengan meminimalkan regulasi dan mereformasi birokrasi, hal ini akhirnya akan dapat juga merampingkan birokrasi yang akan berdampak positif untuk memindahkan alokasi anggaran dari sekedar belanja rutin (belanja pegawai dan barang) menjadi belanja modal (pembangunan infrastruktur) dan belanja sosial untuk kesejahteraan rakyat dengan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan social safety net,” jelasnya.

Sumber : Merdeka.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*